Selamat Datang : Blog Pendidikan Global ooooo saya baru belajar, banyak yang tak tahu ... minta tunjuk ajarrrr

Thursday, July 9, 2009

Cuba

Cuba backup

Saturday, May 2, 2009

Pendidikan Global: Pembestarian sekolah

MDeC laksana modul pembelajaran Sekolah Bestari berasaskan ICT di beberapa negara Asean

DUNIA tanpa sempadan sering dikaitkan dengan pelbagai aktiviti berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan ia kini menjadi sesuatu yang mesti ada dan diterapkan dalam kehidupan seharian terutama menerusi sistem pendidikan.

Penggunaan ICT secara meluas sejak awal pendidikan pastinya dapat memperkasakan sektor berkenaan sama ada di peringkat domestik mahupun antarabangsa.



Program pembestarian sekolah yang dilaksanakan Kementerian Pelajaran dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi bersama Multimedia Development Corporation (MDeC) adalah antara usaha proaktif kerajaan dalam meningkatkan kesedaran pentingnya penggunaan ICT di sekolah.

Pengurus Kanan Sekolah Bestari MDeC, Dr Norrizan Razali, berkata pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berlangsung di New York Oktober tahun lalu, mencerminkan kesungguhan kerajaan memajukan sektor pendidikan menerusi penggunaan ICT.

Modul yang diperkenalkan di 88 Sekolah Bestari dan 2,000 sekolah seluruh negara itu, katanya, turut diguna pakai di beberapa sekolah sekitar Asean, antaranya Kemboja, Vietnam , Myanmar dan Laos. Pelaksanaan itu sebagai inisiatif kerajaan dalam membantu rakan serantau.

Beliau berkata, inisiatif kerajaan mengembangkan pengetahuan itu bagi membantu negara yang memerlukan menerusi konsep rakan Asean.

“Kerjasama itu diterjemahkan dengan menghantar pakar ke negara berkenaan dan meninjau penggunaan ICT di sana. MDeC diberi mandat melaksanakannya termasuk menyediakan kursus kepada guru negara terbabit di negara ini dengan kos ditanggung kerajaan.

“Keberkesanan pendidikan ICT di sekolah di negara berkenaan terbukti dan modul yang dilaksanakan kini turut mendapat permintaan beberapa negara lain, antaranya Amerika Selatan, Afrika Selatan dan Asia Barat.

“Kami di MDeC bangga dengan permintaan sedemikian kerana produk berkenaan berjaya merealisasikan objektif kerajaan meningkatkan budaya celik ICT di kalangan pelajar serta dikongsi rakan mereka di peringkat global.” katanya ketika ditemui di Cyberjaya, baru-baru ini.

Kepercayaan itu, kata Norrizan, memberi peluang negara pergi lebih jauh dalam memperkasakan teknologi berasaskan ICT untuk dinikmati masyarakat sejagat khususnya menerusi pendidikan .

Beliau berkata, sekolah adalah institusi penting dalam menerapkan kemahiran ICT terutama di kalangan pelajar, malah dengan bantuan ICT mereka yang mempunyai masalah tumpuan dalam pelajaran dapat meningkatkan perhatian.

Menerusi ICT juga, katanya, MDeC dapat mengenal pasti pelajar pelbagai kategori yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pembelajaran berkesan.

“Penggunaan ICT di sekolah membolehkan pelajar berfikir secara kreatif dan mempunyai daya inovatif tinggi dan tidak hanya tertumpu kepada proses pendidikan secara konvensional.

“Berdasarkan ranking penggunaan ICT di sekolah peringkat serantau, Malaysia berada pada kedudukan paling stabil selepas Korea Selatan dan Singapura,” katanya.

Bagaimanapun, Norrizan berkata, pihaknya perlu bekerja lebih gigih untuk terus berdaya saing bagi memastikan Malaysia terus berada pada kedudukan kukuh, selain dikhuatiri ia diambil alih pihak lain sekali gus menjadikan negara terkebelakang.

Kini negara berdepan pesaing terdekat iaitu Thailand yang begitu agresif mempromosikan penggunaan ICT dalam pendidikan.

Pelaksanaan Program Sekolah Bestari dalam pendidikan sedia ada, beliau berkata, pihaknya menggunakan penanda aras dalam proses pengiktirafan menerusi The Smart School Qualification Standards (SSQS).

“SSQS ini juga digunakan pakai dalam menilai semua sekolah seluruh negara yang akan dikategorikan dengan pemberian bintang iaitu antara satu hingga lima,” katanya.

Pendidikan Global

Oleh Ivan A Hadar


APAKAH pendidikan global dalam era globalisasi dimungkinkan? Lebih jelas, apakah hal-hal seperti keadilan sosial, solidaritas atau pembangunan berkelanjutan, dalam era persaingan keras yang menjadi ciri khas globalisasi, masih aktual?

Banyak suara yang pesimistis. Keyakinan tentang "meningkatnya keterbukaan pasar, plus meningkatnya laju pertumbuhan sama dengan meningkatnya lapangan kerja" patut dipertanyakan. Perkembangan dunia terakhir menunjukkan hal yang berlawanan. Selama 20 tahun terakhir, peningkatan produksi global meningkat dari 4.000 menjadi 23.000 milyar dollar AS; tetapi pada saat yang sama, jumlah orang miskin meningkat 20 persen lebih. Porsi 47 negara termiskin dalam perdagangan dunia pun menyusut antara tahun 1960-1990, dari empat persen menjadi tinggal satu persen.

Padahal, nilai perdagangan dunia dari tahun 1974-1995 meningkat dari 479 milyar menjadi 4.940 milyar dollar AS (Beck 1997, Spiegel 1996). Maka, tidak heran ada yang mengatakan, "...yang terjadi adalah marginalisasi negara miskin dalam perdagangan dunia. Negara-negara itu hanyalah objek politik dunia" (Nuscheler 1998, halaman 24). Ternyata, kesenjangan antara yang kaya dan miskin, juga terjadi di negara-negara industri. Karena itu, Ulrich Beck mensinyalir, "Demokrasi terancam bila globalisasi digenjot tanpa kontrol," Ia juga bertanya secara retorika: "Seberapa jauh demokrasi mampu bertahan digerogoti kemiskinan?" (Beck, 1997, halaman 24)

Namun, mungkin sebaiknya kita tidak terjebak dalam sudut pandang reduksionistis, yang melihat segala-galanya dari sudut pandang penindasan dalam "dialektika budak-tuan atau kapitalis-proletariat". Boleh jadi pembedaan antara "globalisasi", "globalitas", dan "globalisme", meminjam rumusan Ulrich Beck, membantu kita untuk keluar dari sudut pandang hitam-putih itu. Globalisme adalah ideologi penguasa ekonomi dunia (welmarktherrshaft) serta kaum NeoLiberalisme yang berpandangan mono-kausalitas, yaitu melihat segala sesuatu hanya dari dimensi ekonomi. Dimensi lainnya terlupakan.

Sementara globalisasi, menurut Beck, adalah proses dengan dampak penyerahan kedaulatan national state (negara nasional) kepada perusahaan transnasional (global players). Dengan jaringan yang kuat dan luas, kekuasaan perusahaan raksasa transnasional ini dari waktu ke waktu semakin mencengkeram. Contoh-contoh aktual gurita jaringan transnasional adalah dalam bidang otomotif, perbankan, dan produsen komputer. Terakhir, globalitas, masih menurut Beck, adalah kenyataan bahwa kita telah lama hidup dalam sebuah masyarakat dunia, di mana ada "kebinekaan tanpa ketunggalikaan".

Sebenarnya, sejak beberapa tahun terakhir, pendidikan global telah mulai menjadi wacana ilmiah di banyak negara. Hal ini dilatarbelakangi upaya untuk tidak melihat kenyataan makin memburuknya kondisi global sebagai hal tak terhindarkan, tetapi adalah tugas kependidikan untuk memperbaikinya. Saat ini, konsep yang diajukan amat heterogen. Apa pun, dua posisi ekstrem, yaitu "pendidikan global sekadar membantu memperkuat jaringan global players" atau sebaliknya "pendidikan global harus diupayakan sebagai penolakan total untuk bersinggungan dengan (proses) globalisasi", tidak boleh terjadi karena tidak realistis dan karena itu tidak bertanggung jawab.

Di antara dua posisi itu ada spektrum luas berbagai kepentingan. Perusahaan raksasa transnasional sadar bahwa pemahaman antarbudaya telah mendongkrak kesuksesan penjualan produknya. Birokrasi (pemerintahan) pun diharapkan sadar, tanpa pemahaman itu, berbagai konflik dan kegagalan pembangunan sulit dihindarkan. Negara berkembang, umumnya, mencemaskan "kolonisasi modern" yang terbawa proses globalisasi. Banyak cendekiawan bernisiatif melawan keyakinan buta tentang pertumbuhan dan pembangunan tanpa batas. Berbagai LSM sepakat dan yakin, globalisasi adalah rekayasa manusia dan karena itu harus terlibat di dalamnya, bila tidak ingin membiarkan proses globalisasi diatur segelintir (pemilik) perusahaan raksasa. Boleh jadi, dalam proses ini, pendidikan global menjadi semacam wadah yang memunculkan etika politik baru yang lebih baik.

Didaktik pendidikan global

Sketsa didaktik berikut ini diharapkan mampu menjelaskan tiga konsep utama dalam pendidikan global. Wolfgang Klafki (1993), misalnya, menuntut bahwa dalam jangka menengah, (mahasiswa seluruh dunia harus diperkenalkan kepada permasalahan kunci dunia modern, yaitu perang dan damai; arti dan masalah prinsip-prinsip nasionalisme dihubungkan dengan pertanyaan tentang keunikan budaya dan hubungan antarbudaya; permasalahan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan perubahan kesadaran dan pola hidup; peningkatan tajam pertambahan penduduk bumi; kesenjangan sosial, baik dalam lingkup nasional maupun antarbangsa; bahaya dan kemanjuran teknologi baru serta hubungan antarmanusia dan subjektivitas perorangan.

Secara spontan, upaya pembentukan teori oleh Klafki ini terkesan masuk akal dan karena itu, meski sudah agak lama, masih menjadi acuan menarik. Namun, di situlah masalahnya, karena rancangan teoretis itu terkesan "acak" dan "kebetulan". Karena itu, beberapa pertanyaan kritis berikut patut diajukan untuk menjadi perhatian: bukankah deskripsi tentang berbagai permasalahan kunci mengandung dua bahaya sekaligus? Pertama, bahaya ethnosentuisme yang kemudian tertuang dalam deskripsi yang bias. Kedua, dihadapkan pada kenyataan tentang kompleksitas dan abstraksi permasalahan, deskripsinya akan selalu menjadi terlalu sederhana, bahkan disfungsional. Lebih jauh lagi, apakah betul ada korelasi yang kuat antara pendidikan dan perilaku atau tindakan (yang akan diambil) seseorang? Bukankah tidak realistis mengharapkan perorangan untuk memberikan kontribusinya, mengingat kompleksnya permasalahan dan terbatasnya ruang gerak untuk bertindak? Apa pun, berbagai keraguan itu tidak menafikan tuntutan Klafki agar pendidikan umum saat ini tidak boleh lepas dari wawasan global.

Pertengahan 1990-an, ada sebuah forum "Schule fuer Eine Welt" (Sekolah demi Dunia yang Satu) dari Swis. Lewat diskusi intensif dengan berbagai kelompok aksi, penanggung jawab sekolah-sekolah dan pakar pendidikan, muncul sebuah konsep yang didasari empat Leitideen (ide arahan), yaitu "perluasan wawasan kependidikan", "refleksi identitas", "perubahan pola hidup" dan "hubungan antara lokal dan global". Keempat leitideen itu sedikit banyak mengingatkan kita pada Klafki. Lebih dari itu, forum juga mengajukan seperangkat kategori didaktik dan metode sebagai berikut.

Yang utama berkaitan dengan menschenbild (gambaran manusia ideal), yaitu ia yang otonom dan bertanggung jawab memperoleh pengakuan dan mampu menilai dengan jernih dan etis, berdaya dan terbuka bagi perubahan serta belajar sepanjang hidup. Prinsip-prinsip pendidikan global yang diajukan adalah (cara) berpikir terkait, holistis, refleksi berorientasi pengalaman atau sejarah, orientasi pada aksi, harmoni sosial, serta tanpa kekerasan (nonviolence). Persyaratan untuk mencapai hal itu adalah keterpaduan berbagai institusi dan perencanaan kependidikan, tempat dan suasana belajar, struktur waktu dan metode ajar-mengajar. Dengan demikian, diharapkan tercipta kompetensi dasar manusia yang memiliki sensivitas pengamatan, empati, perubahan perspektif, bertanggung jawab, refleksi diri, kooperatif, kemampuan mengatasi konflik serta berpikir sistematis.

Semua hal di atas mengarah pada sebuah paradigma "satu dunia" sebagai kerangka dasar. Faktor-faktor sosial yang menunjangnya adalah kesadaran tentang saling ketergantungan secara global, perlunya information society, pengakuan tentang eksistensi berbagai subkultur serta kemitraan gender, orientasi masa depan, pembangunan berkelanjutan, pengakuan identitas budaya "kami" dan "mereka", serta perlunya masyarakat berkeadilan. Kelebihan konsep forum "Sekolah demi Dunia yang Satu" ini merupakan sebuah proses diskusi dan inisiatif dari berbagai pihak dan bukan "olah pikir" ilmuwan perorangan. Implikasinya jelas terlihat terutama dalam pengadaan alat pengajaran dan dalam pendidikan guru.

Dua tahun lalu, Hans Buehler mengembangkan konsep pendidikan global yang menekankan pentingnya cara berpikir inklusif, bila tidak ingin sekadar memperluas informasi tentang keterkaitan global. Orientasi (tujuan) pendidikan global, dengan demikian, adalah pergelutan pelaku pendidikan dengan kompleksitas dan ambivalensi permasalahan, serta keniscayaannya untuk mengambil sikap memihak. "Kompleksitas", terutama berkaitan dengan proses globalisasi, menjadi acuan awal. Dalam kenyataan, kompleksitas bukanlah jumlah dari berbagai hal faktual, tetapi sesuatu yang tak jarang ambivalen. Untuk mengerti hal ini, dibutuhkan cara berpikir inklusif. Agar tidak terjebak dalam sikap everything goes, sedapat mungkin kita mengenali serta mengambil posisi memihak mereka yang kalah dalam proses globalisasi.

Pertanyaan demi pertanyaan

Lalu, siapa yang (bisa) dipersalahkan dalam kenyataan semakin meningkatnya ketidakadilan di seluruh dunia? Masa ketika orang dengan jelas bisa membedakan antara "kiri" dan "kanan", setelah runtuhnya Tembok Berlin, telah berlalu. Namun, meski kekuasaan (macht) dan kekerasan (giwalt) semakin sulit diidentifikasi karena menjadi abstrak dan sulit atau bahkan tak mungkin dipersonifikasi, bukan berarti pertanyaan itu lalu menjadi mubazir. Terutama, bila kita bekerja untuk melakukan perubahan sosial menuju masyarakat demokratis. Toh kapitalisme, menurut keyakinan penulis, bukanlah (bentuk) akhir sejarah kemanusiaan, melainkan jenjang antara menuju dunia yang lebih adil. Pendidikan global seharusnya berpegang pada prinsip dasar ini.

Namun, mampukah pendidikan global berperan memecahkan kebisuan mereka yang "bisu" dan dampak lain dari ketidakadilan? Hambatan utamanya, mungkin, hingga kini dan di mana pun masih berlaku ungkapan lama bahwa "pemikiran yang berkuasa adalah pemikiran penguasa" (Marx). Lalu, mampukah pendidikan global menerobos masuk dalam institusi formal dan bergulat dengan pemikiran konservatif, ataukah paling banter hanya menjadi engagement lembaga swasta alternatif atau sebatas kegiatan kependidikan yang dimotori lembaga swadaya masyarakat dan berada di luar sistem formal?

Sebenarnya, keniscayaan kerja sama internasional tidak perlu ber-moto "Kaum yang kalah di seluruh dunia bersatulah!", tetapi murni atas pertimbangan keberadaan bersama sebagai warga bumi yang sedang terancam. Siapa tahu, kerja sama itu akan menghasilkan sebuah perspektif baru bagi umat manusia dalam perjalanan menuju keadaan yang lebih adil dan, dengan demikian, memberikan kesempatan eksistensi yang sama bagi semua.

Pendidikan global tidak akan menjadi pemicu perlawanan, tetapi bisa mempersiapkannya. Apakah hal ini sesuai dengan keyakinan dasar kita bahwa "sekolah adalah benteng pertahanan bagi generasi mendatang?" Ataukah keyakinan dasar itulah alasan utama mengapa sekolah semakin hilang pamornya?

Bila, toh, "keberpihakan dalam menyikapi kompleksitas permasalahan" menjadi kategori sentral dari pendidikan global, sedikitnya ada dua pertanyaan mendasar. Pertama, seberapa banyak kompleksitas bisa dicerna manusia yang berbeda-beda, dan seberapa besar kompleksitas yang bahkan dibutuhkan manusia lainnya agar tidak menjadi yang kalah? Dengan kata lain, seberapa besar kompleksitas dibutuhkan seorang manusia, dan seberapa yang harus dihindari olehnya sebelum ia menjadi senewen karenanya?

Kedua, kita semua tahu, pelajaran di sekolah biasanya tidak memberi ruang bagi eksperimentasi alternatif, tetapi menawarkan solusi. Kita belum berpengalaman dengan metode pelajaran yang nonguru-sentris, yang memberi "ruang fantasi" bagi murid yang selalu ingin tahu, "nakal", lucu, dan kreatif, serta demokratis dalam menyikapi kompleksitas permasalahan.

Ambivalensi dan kevakuman, menurut Ulrich Beck (1996), adalah dua kata kunci yang menandai situasi dunia pascaperang dingin Timur-Barat. Ambivalensi, karena pada saat yang sama terasa lega dan cemas. Sebaliknya, kevakuman berkaitan dengan berkurang atau bahkan hilangnya makna keberadaan institusi (yang menjadi pemenang perang dingin) seperti NATO, ekonomi pasar sosial, serta kedaulatan nasional.

Situasi dunia bukannya tak berpengalaman, tetapi open (tidak berkejelasan) seperti yang belum pernah ada sebelumnya, baik intelektual maupun politis. Di sinilah letak kesempatan pendidikan global untuk berperan mengisinya. Maukah kita memanfaatkannya?

*) Dr Ivan A Hadar, Presiden IDe (Indonesian Institute for Democracy Education), Jakarta.